Dukung Gaddafi, Lima Diplomat Libya Diusir Inggris

Written By Juhernaidi on Kamis, 31 Maret 2011 | 5:29:00 PM

Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague berbicara selama konfereni mengenai kebijakan di Libya pada 29 Maret 2011 di London. Inggris dikabarkan mengusir lima orang diplomat Libya pendukung Moammar Gaddafi. (Foto: Getty Images)
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague berbicara selama konfereni mengenai kebijakan di Libya pada 29 Maret 2011 di London. Inggris dikabarkan mengusir lima orang diplomat Libya pendukung Moammar Gaddafi. (Foto: Getty Images)

LONDON  – Pada hari Rabu (30/3), pemerintah Inggris mengusir lima orang diplomat Libya pendukung Moammar Gaddafi. Inggris juga mengatakan tidak akan mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasokan senjata kepada pemberontak yang memerangi Gaddafi. Menteri Luar Negeri William Hague mengatakan, para diplomat tersebut, termasuk atase militer, telah diminta pergi karena mereka dianggap bisa menjadi "ancaman bagi keamanan nasional."
Para pejabat mengatakan bahwa diplomat yang diusir adalah "pendukung kuat Gaddafi yang bisa menjadi ancaman bagi tokoh-tokoh oposisi dan pelajar Libya yang menetap di Inggris."
"Untuk menggarisbawahi kekhawatiran besar kami terhadap tindakan rezim (Gaddafi), saya bisa mengumumkan bahwa hari ini kami telah mengambil tindakan untuk mengusir lima orang diplomat di Kedutaan Libya di London, termasuk atase militer," kata Hague.
Para pengamat mengatakan, tindakan itu serupa dengan tahun 1984, saat polwan Inggris Yvonne Fletcher ditembak mati dari dalam Kedutaan Libya saat tengah menjalankan tugasnya dan mengatur demonstrasi anti-Gaddafi.
Akan tetapi, Duta Besar Libya Omar Jelban akan tetap menjabat untuk menjaga agar jalur komunikasi tetap terbuka, kata seorang pejabat yang merahasiakan namanya.
Pengusiran tersebut dilakukan selang satu hari setelah diselenggarakan konferensi besar mengenai Libya di London. Dalam konferensi itu, salah satu yang dibahas adalah kemungkinan meningkatkan tekanan pada Gaddafi agar membuka jalur dialog dengan lawan-lawannya.
Hague juga mengungkapkan bahwa Christopher Prentice, diplomat senior Inggris, mengunjungi Benghazi awal pekan ini untuk berdialog dengan para pemimpin pemberontak yang menamakan diri Dewan Nasional Transisi Sementara Libya.
Sementara itu, muncul perdebatan panas di Inggris pada hari Rabu terkait isu kontroversial kemungkinan pengiriman pasokan senjata kepada pasukan pemberontak di Libya.
Di hadapan parlemen kemarin (30/3), Perdana Menteri David Cameron mengatakan bahwa langkah semacam itu tidak bisa diabaikan, sementara dibutuhkan kehati-hatian yang amat sangat untuk membuat keputusan seperti itu.
"Posisi hukumnya sudah jelas bahwa embargo senjata diterapkan terhadap seluruh wilayah Libya," kata Cameron.
Tapi, pada saat bersamaan, Resolusi 1973 PBB memperbolehkan diambilnya "semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dan wilayah berpenduduk sipil, tambah Cameron.
"Menurut kami, hal ini tidak selalu mengabaikan ketetapan pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang melindungi warga sipil dalam keadaan tertentu," kata Cameron.
"Kami tidak menutup kemungkinan itu, tapi kami masih belum mengambil keputusan untuk melakukannya," tambah Cameron.
Akan tetapi, tokoh senior Partai Liberal Demokrat, Menzies Campbell, mengatakan bahwa posisi hukum penjualan senjata masih belum jelas dan konsekuensi politik dari pemberian pasokan senjata untuk pemberontak "sulit diprediksikan."
Denis Skinner, tokoh sayap kiri veteran dari Partai Buruh, mendesak Cameron agar tidak mengulangi "kesalahan" di Afghanistan dengan mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak yang kemudian diketahui disusupi al-Qaeda.

Simulasi Jangka Sorong