Dinilai "Cuci Tangan", Lontaran Pepesan Kosong SBY Jadi Bumerang

Written By Juhernaidi on Selasa, 05 April 2011 | 1:44:00 PM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terkesan 'cuci tangan' dengan segala permasalahan yang ada di Jakarta yang menunjukkan ketidakpekaannya sebagai 'Senator' yang mewakili ibukota. (foto: monitorindonesia.com)
JAKARTA - Sekjen Benteng Kedaulatan (BK) Danial F Lolo menilai ungkapan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta Pardi yang menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan "cuci tangan" dengan segala permasalahan yang ada di Jakarta menunjukkan ketidakpekaannya sebagai "Senator" yang mewakili ibukota. "Pardi hendaknya lebih sensitif lagi terhadap masalah-masalah yang terjadi di ibukota," kata Lolo yang juga mantan calon anggota DPD DKI dalam pesan singkatnya di Jakarta.

Lolo mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Pardi yang mempersoalkan kritikan Presiden SBY terhadap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Seharusnya, kata Lolo, kritikan SBY tidak dijadikan bahan perdebatan, tetapi sebagai bahan untuk melakukan perbaikan.

Lolo menegaskan, wajar jika SBY beberapa waktu lalu menegur Fauzi Bowo agar segera menuntaskan permasalahan yang ada di Jakarta, termasuk masalah kemacetan. "Kan, SBY Presiden wajar saja jika menegur anak buahnya," ujarnya.

Menurut aktivis 98 itu, kalau SBY menegur Fauzi Bowo karena kurang maksimal dalam bekerja, itu sama saja sebagai evaluasi buat pemerintah DKI, sehingga diharapkan pemerintah DKI lebih giat lagi melaksanakan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Sebelumnya diberitakan, seusai melantik pengurus Forum Pemuda Betawi (FPB) tingkat Kelurahan se- DKI di area Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (3/4) lalu, Pardi mengatakan bahwa SBY terkesan "cuci tangan" dengan permasalahan yang ada di Jakarta.

"Kalimat pepesan kosong yang dilontarkan Presiden SBY beberapa waktu lalu, terutama menyoroti pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta diyakini bukan diarahkan kepada Gubernur Fauzi Bowo. Kalimat itu sebenarnya lebih cocok untuk diri SBY sendiri," kata Pardi.

Menurut Pardi, seharusnya pemerintah pusat juga mempunyai andil dalam pembangunan di Jakarta.

Sebelumnya, banyaknya pemukiman kumuh padat penduduk di Jakarta membuat Anggota DPR mendesak pemerintah untuk segera menata ulang pemukiman padat. Di 2020, Indonesia harus bebas kumuh.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia.

"Saya berharap pemerintah memiliki visi misi dan tujuan besar dalam mewujudkan visi Indonesia bebas kumuh tahun 2020," jelasnya.

Yudi mengatakan, kebakaran massal kembali melanda permukiman padat di Jakarta yang menghanguskan sedikitnya 90 rumah warga. Peristiwa tersebut semakin menguatkan desakan agar pemerintah lebih serius menata ulang permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran. Dengan penataan ulang, semua peralatan yang dibutuhkan untuk mencegah kebakaran bisa disediakan sekaligus.

Menurut Yudi ada banyak pilihan penataan permukiman padat, bisa dengan membangun menara rumah susun (Rusun) atau model yang lebih sederhana seperti bangunan dua lantai, yang terdiri dari delapan hingga 10 pintu untuk menampung delapan atau 10 keluarga.

"Intinya bagaimana penataan penggusuran sehingga warga masih tetap tinggal di kawasan itu," kata Yudi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem pemipaan serta ketersediaan hidran dan polder atau penampung air. Polder dibutuhkan minimal di setiap lingkungan yang dihuni 50 keluarga. Jalur dan tempat evakuasi juga wajib disediakan.

Namun demikian, Yudi melihat momentum penataan seharusnya diambil oleh pemerintah pusat. Sejumlah kementerian maupun pemerintah daerah yang memiliki program penataan kawasan kumuh dan padat harusnya berkoordinasi. Ini merupakan masalah sistemik yang perlu diselesaikan secara komprehensif dan lintas sektoral.

Yudi menyayangkan selama ini penataan permukiman kumuh identik dengan penggusuran dan relokasi. Itu terbukti tidak menyelesaikan masalah karena masyarakat dengan mudah dengan pindah ke kawasan kumuh lainnya.

Belajar dari Malaysia yang sukses menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Malaysia memulai menata dan membina masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sejak 1998 dalam program 'visi malaysia bebas kumuh 2005'.

Dengan kesadaran sendiri masyarakat pun bersedia menempati rumah susun milik dan sewa yang telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Meski banyak yang menentang, Malaysia pun berhasil mewujudkan visinya hanya dalam tujuh tahun.

"Indonesia perlu mentetapkan lembaga mana yang menjadi koordinator program, apakah Kemenpera atau KemenPU, misalnya. Jangan sampai kondisi ironis saat ini terus berulang. Permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan, sementara banyak rumah susun yang tidak terisi," ujar Yudi.

Simulasi Jangka Sorong