Seluruh Anggota DPR Digugat, SBY Bakal Jadi Saksi Memberatkan

Written By Juhernaidi on Selasa, 19 April 2011 | 9:30:00 AM

ILUSTRASI: Pembangunan gedung baru dengan skema Twin Tower sedang dipertimbangkan DPR. Karena skema ini ditengarai bisa efisienkan anggaran. Skema apa pun yang akan digunakan, yang lebih penting ada rasionalisasi. (foto: Mediaindonesia.com) JAKARTA - Kuasa Hukum Penggugat Gedung DPR Habiburokhman mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi dalam kasus itu.

"Permohonan telah kami ajukan kepada majelis," kata Habib, usai sidang perdana Gugatan Gedung DPR di Jakarta. Menurut Habib, permintaan presiden sebagai saksi ini terkait dengan pidatonya pada 7 April 2011 yang pada intinya menolak pembangunan gedung baru DPR.

"Secara jelas SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengatakan jika pembangunan gedung baru DPR tidak memenuhi standar kepatutan sebaiknya ditunda dulu," kata Habib dalam surat permohonannya.

Dia menyebut pembangunan gedung baru tidak mendesak, karena masih banyak agenda pembangunan yang lebih penting.

"Berdasarkan pasal 164 HIR, Presiden Yudhoyono memenuhi kualifikasi untuk dijadikan fakta dalam perkara ini, karena dia mengetahui dan mengalami sendiri fakta gedung baru DPR dilakukan melanggar asas kepatutan," kata Habib.

Dia juga meminta majelis hakim segera memanggil presiden usai sidang perdana.

"Menginggat kedudukan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan dipastikan sangat sibuk, maka kami minta pemanggilan dapat dilakukan secepatnya setelah persidangan hari ini (Senin 18/4) kemarin," kata Habib.

Sidang gugatan pembangunan gedung baru DPR ini baru masuk sidang perdana dan ditunda oleh majelis hakim karena pihak tergugat, DPR, tidak menghadiri sidang.

Majelis hakim yang terdiri atas Ketua Antonius widyantara dan anggota Martin Ponto dan Noer Ali ini menunda sidang selama dua pekan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat.

Dalam pemberitaan sebelumnya FX Arief Puyono sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Adi Partogi Singal Simbolon sebagai calon advokat menggugat seluruh anggota DPR setelah menyetujui pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,16 triliun.

Para penggugat didukung oleh kuasa hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya atau Laskar Gerindra.

DPR digugat karena telah membuat kebohongan publik yaitu akan membangun gedung baru DPR yang tertata mewah.

Rencana pembangunan gedung baru ini DPR membuktikan DPR belum mendahulukan kepentingan rakyat. Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan dan atau membatalkan pembangunan gedung DPR.

Sementara itu, pembangunan gedung baru dengan skema Twin Tower sedang dipertimbangkan DPR. Karena skema ini ditengarai bisa efisienkan anggaran. Skema apa pun yang akan digunakan, yang lebih penting ada rasionalisasi.

"Saya kira kalau dilakukan evaluasi lebih baik. DPR tidak usah malu-malu untuk mengevaluasi, merasionaliasi anggaran," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito.

Dia menambahkan, rasionaliasi adalah hal biasa. Justru jika itu tidak dilakukan, akan membuat publik resah. "Inilah pentingnya demokrasi, ada check and balance. Evaluasi ini merupakan jalan tengah yang baik," sambung Arie.

Apabila DPR ngotot membangun gedung ini tanpa memperhatikan kritikan publik, maka akan melahirkan kecurigaan. Tudingan politisi royal pun terbukti karenanya.

"Mau twin tower atau bukan, lebih bagus memang kalau ada perencanaan diubah agar tidak membengkak. Rasionalisasi memang perlu, misalnya dengan pengurangan lantai, karena yang penting adalah fungsional," tambah Arie.

Menurutnya, bukan rakyat tidak mau membiayai ruang kerja DPR, tapi seharusnya DPR peka dan realistis dengan problem masyarakat. Jika DPR menutup telinga pada kritik publik maka semakin menimbulkan distrust pada anggota Dewan.

"Ruang kerja itu tidak perlu mewah, yang penting fungsinya. Ruang kerja saja tidak perlu mewah. Kalau mau yang mewah, mewahkan saja rumah-rumah mereka dengan uang pribadi," ucap Arie.

Setjen DPR saat ini sedang mengkaji pembangunan gedung baru DPR dengan skema twin tower. Pembangunan gedung twin tower dianggap sebagai salah satu opsi efisiensi anggaran pembangunan gedung baru DPR. Namun hal itu tergantung rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum.

Peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru DPR yang semula dijadwalkan Juni nanti juga dipastikan mundur. Ada kemungkinan pembangunan gedung baru dimulai dari nol. Karena itu bisa jadi dilakukan sayembara desain ulang gedung baru DPR.

Simulasi Jangka Sorong