Waspada, Muslim Perancis Hindari "Perburuan Burqa"

Written By Juhernaidi on Selasa, 05 April 2011 | 1:57:00 PM

ILUSTRASI: Wanita berburqa di Perancis mulai harus waspada atas mulai berlakunya pelarangan pada bahan kain tersebut yang dimulai tanggal 11 April ini. Namun panduan pelarangan tersebut melarang bagi para petugas kepolisian untuk memulai perburuan ataupun penyingkapan secara publik para wanita yang mengenakan burqa atau niqab. (Foto: Getty Images) PARIS  – Polisi di Perancis telah diinstruksikan untuk menjauhkan diri dari "perburuan" burqa atau "penyingkapan publik" para wanita yang mengenakan jilbab seluruh badan ketika sebuah pelarangan pada bahan kain tersebut berlaku pekan depan. Perancis akan menjadi negara kedua di Eropa, setelah Belgia yang menerapkan pelarangan tersebut, dimulai pada 11 April.
Namun para petugas kepolisian telah diperintahkan untuk menerapkan legislasi tersebut dengan bijaksana dan diplomasi sehingga tidak menyulut ketegangan, bocoran panduan-panduan kementerian dalam negeri pada pers Perancis mengungkapkan.
Di bawah undang-undang baru tersebut, para wanita yang mengenakan jilbab yang menutupi wajah, termasuk niqab dan burqa, di "tempat-tempat publik" di Perancis dihadapkan dengan denda £125 atau diperintahkan untuk mengikuti kelas-kelas kewarganegaraan, atau keduanya.
Pelarangan tersebut meliputi "jalan dan daerah yang terbuka untuk umum, begitu juga dengan sinema, restoran, stasiun, transportasi atau sekolah umum". Jilbab juga harus dibuka ketika mengemudi, ketika menyeberangi perbatasan atau ambil bagian dalam upacara resmi untuk mendapatkan kebangsaan Perancis.
Para suami dan ayah yang memaksakan jilbab semacam itu kepada para wanita dan gadis-gadis beresiko satu tahun penjara dan sebuah denda £25.000, dengan kedua penalti digandakan jika korban adalah anak yang belum dewasa.
Namun dokumen sembilan halaman tersebut ditandatangani oleh Claude Guéant, Menteri Dalam Negeri, menetapkan bahwa para wanita yang mengenakan jilbab penuh tersebut tidak dapat secara paksa diwajibkan untuk melepaskan jilbab tersebut di depan publik.
Para petugas kepolisian yang menghentikan seorang wanita yang mengenakan bahan kain tersebut, malah harus "mengundang orang tersebut untuk menunjukkan wajah mereka dengan tujuan untuk memeriksa identitas mereka dan memberikan sebuah denda."
Jika wanita tersebut bersikeras, para petugas diinstruksikan untuk membawanya ke pos polisi terdekat "sebagai usaha terkahir," namun tidak juga untuk menempatkannya ke dalam tawanan atau membuatnya tetap menunggu lebih dari empat jam.
Jika ia masih menolak untuk menaati, peraturan tersebut menyebutkan bahwa kepolisian harus menghubungi kejaksaan umum.
Daripada memaksa, kepolisian diundang untuk menggunakan "bujukan halus" dan, di mana memungkinkan, melibatkan seorang petugas kepolisian wanita.
Panduan tersebut menekankan bahwa pelarangan burqa dan niqab tersebut tidak diterapkan di rumah atau untuk para penumpang mobil. Tidak juga pelarangan tersebut dipaksakan di atau disekitar Masjid, sehingga tidak "diinterpretasikan sebagai sebuah pelarangan tidak langsung dari kebebasan beragama."
Undang-undang yang "melarang menyingkap wajah seseorang di depan publik" tersebut dipilih pada Oktober lalu setelah sebuah perdebatan nasional yang memanas atas masalah tersebut. Sembilan dari sepuluh orang Perancis mendukungnya, sebuah poling baru-baru ini menyarankan.
Presiden Nicolas Sarkozy telah menggambarkan burqa sebagai sebuah "tanda penghinaan",  dan para pelaku kampanye hak-hak wanita mencemoohnya sebagai "sebuah peti mati berjalan".
Michele Alliot-marie, mantan menteri dalam negeri, mengatakan bahwa burqa "memutus para wanita dari masyarakat dan menolak semangat mendasar Republik Perancis, yang didirikan di atas sebuah hasrat untuk hidup berdampingan."
Sekitar 2.000 wanita, dari keseluruhan 5 juta Muslim Perancis, diperkirakan mengenakan bahan kain penutup wajah tersebut, menurut angka kementerian dalam negeri.
Perancis telah melarang penggunaan simbol keagamaan yang mencurigakan seperti jilbab, peci Yahudi dan tanda salib di sekolah-sekolah pada tahun 2004.
Panduan tersebut datang ketika partai sayap kanan UMP mengadakan sebuah perdebatan kontroversial tentang Islam dan sekulerisme.
Penyelenggara mengatakan bahwa perdebatan tersebut akan menujukan pada perubahan di dalam masyarakat Perancis seperti sebuah tuntutan yang berkembang untuk pembangunan Masjid di sebuah negara di mana sebuah undang-undang tahun 1905 secara formal memisahkan Gereja dan pemerintahan.
Makanan halal di kantin-kantin sekolah atau tuntutan-tuntutan jam khusus untuk para wanita di kolam renang umum juga diangkat dalam pembahasan.
Banyak kritik telah mencela perdebatan tersebut sebagai sebuah strategi untuk membujuk para pemilih menjauh dari Front Nasional sayap kanan, yang membuat sebuah perolehan yang signifikan di dalam pemilihan lokal bulan lalu dan yang pemimpin barunya, Marine Le Pen sedang mendapatkan popularitasnya.
Para pemimpin agama papan atas mengeluarkan sebuah pernyataan gabungan pekan lalu mengatakan bahwa perdebatan tersebut dapat menambahkan "kebingungan di dalam masa yang bermasalah di mana kita mulai melewatinya."

Simulasi Jangka Sorong