Mutu Pendidikan Perlu Ada Audit

Written By Juhernaidi on Selasa, 03 Mei 2011 | 8:01:00 AM

KUALITAS pendidikan di negeri ini menjadi sumber komentar bagi masyarakat. Karena apa pun yang dilakukan, pendidikan itu investasi bagi masyarakat yang ujung-ujungnya output atau outcome atau lulusan.

"Lulusan yang banyak diterima di dunia kerja menjadi patokan masyarakat jika pendidikan itu berkualitas," ujar pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof. Dr. Jam'an Satori, M.A. yang dimintai komentarnya mengenai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, sudah dilakukan pemerintah guna meningkatkan proses pembelajaran. "Hanya saja, belum ada audit internal dibangun lembaga pendidikan itu sendiri," ungkap Kepala Badan Koordinasi Pengembangan Sekolah Laboratorium dan Kampus Daerah UPI yang ditemui di kantornya, Senin (2/5).

Jam'an menekankan, harus ada lembaga audit di masing-masing lembaga pendidikan di Indonesia yang berfungsi untuk mengaudit kepatutan proses pendidikan. Dengan asumsi, jika ada proses pendidikan yang dilakukan asal, akan terkoreksi yang berujung pada hasil pembelajaran.

"Selama ini, lembaga pendidikan akan merasa kaget karena ada koreksi atau kritikan dari luar, termasuk masalah ujian nasional (UN) yang ditakuti hampir semua sekolah dan siswa," terangnya.

Jam'an menyatakan, membangun proses ini sudah jalan, tapi tidak melakukan audit internal atau penjaring mutu internal yang dilakukan lembaga pendidikan. Menurutnya, belum ada upaya audit atau akuntabilitas hasil, karena tidak adanya dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota maupun provinsi.

"Akibatnya lembaga pendidikan selalu mengatakan segala sesuatunya baik, padahal tidak. Seharusnya lembaga pendidikan ini harus mau mengatakan baik bagi sesuatu yang baik, begitu pula yang kurang harus dikatakan kurang," ujarnya.

Menurutnya, kultur membangun kinerja akuntabilitas sekolah yang jujur atau budaya penjaminan mutu internal pendidikan belum terwujud. Padahal, otonomi pendidikan sudah diberikan pada lembaga atau satuan pendidikan. Secara eksternal sudah banyak yang dilakukan pemerintah, seperti pemberian batuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi guru, akreditasi sekolah, dan sebagainya. "Namun hal ini tidak disikapi oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan (kepala sekolah) untuk membentuk lembaga penjaminan mutu pendidikan internal," tambahnya.

Menurutnya, pembentukan lembaga penjaminan mutu internal ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005. Namun pada kenyataannya, walau sudah lima tahun berjalan, PP tersebut belum juga dilaksanakan hingga kini oleh lembaga pendidikan.

Namun, Jam'an mengungkapkan, lembaga pendidikan maupun sekolah tidak bisa disalahkan, karena tidak mendapat dukungan dari dinas pendidikan di daerah. "Indikatornya jelas, PP ini tidak direspons lembaga pendidikan dan satuan pendidikan. Membangun budaya penjaminan mutu pendidikan itu harus difasilitasi pemerintah, namun pada kenyataannya tidak didukung," katanya.

Simulasi Jangka Sorong