Pangkalan Militer AS Pecah Belah Pemerintahan Jepang

Written By Juhernaidi on Senin, 22 Agustus 2011 | 6:54:00 PM

Para pengunjuk rasa tumpah di jalanan Okinawa, mendesak pangkalan militer AS yang rancananya akan dialihkan dari wilayah tersebut. (Berita SuaraMedia)
TOKYO  – Jepang kini terancam menghadapi perpecahan pemerintahan gara-gara masalah pangkalan militer AS di Okinawa. Pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang pada hari selasa (16/08) mengancam untuk meninggalkan koalisi dengan partai penguasa yang mengendalikan pemerintahan jika pandangannya mengenai pangkalan militer AS diabaikan oleh pemerintah. Semakin rumitnya pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah merupakan tanda-tanda terbaru ketegangan dalam tubuh pemerintah Jepang.
Perdana Menteri Yukio Hatoyama membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang penuh kecanggungan dengan kubu Sosial Demokrat, yang dukungan suaranya dibutuhkan pemerintah Hatoyama untuk meloloskan undang-undang, namun sikapnya berseberangan dengan orang-orang dalam partainya sendiri dalam hal aliansi Tokyo dengan Washington.

Jepang berada di bawah tekanan dari AS untuk menerapkan rencana pengalihan pangkalan marinir AS dari pusat kota di pulau Okinawa yang terletak di sebelah selatan Jepang menuju lokasi yang lebih terpencil di pulau yang sama. Namun Partai Sosial Demokrat (SDP) mendukung pandangan warga setempat yang ingin mengenyahkan pangkalan tersebut dari Okinawa.

Pemimpin SDP, Mizuho Fukushima, mengatakan kepada para anggota partai bahwa jika pemerintah memutuskan untuk meneruskan rencana yang sudah ada, "maka Partai Sosial Demokrat dan saya harus membuat sebuah keputusan penting."

Perdana Menteri Yukio Hatoyama, yang mengepalai partai utama dalam koalisi pemerintahan, Partai Demokratis Jepang, mengatakan bahwa dirinya akan menganggap serius pandangan dari SDP.

"Namun, ini adalah sebuah keputusan diplomatis, jadi memang harus melibatkan partai lain," katanya kepada para wartawan. "Menemukan sebuah solusi dalam keadaan ini bukanlah perkara gampang, namun kami harus bekerja keras."

Satu hari sebelumnya, Fukushima mengumumkan bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri dalam bursa kepemimpinan SDP pada pemilihan internal partai bulan ini. Sejumlah laporan media menyatakan bahwa Fukushima amat mungkin menghadapi persaingan, karena ada beberapa orang dalam partainya yang tidak puas dengan kesediaan Fukushima yang mengikuti kebijakan Partai Demokratis.

AS telah berulang kali mendesak Jepang untuk mengambil keputusan cepat mengenai posisi pangkalan marinir tersebut, mereka mendesak agar keputusan yang diambil pemerintah Jepang sejalan dengan kesepakatan tahun 2006 yang dibuat setelah bertahun-tahun melakukan negosiasi, yang disebut oleh seorang pejabat Departemen Pertahanan AS sebagai negosiasi yang "menyakitkan."

Kegagalan dalam kesepakatan tersebut akan menghalangi pemindahan 47.000 orang pasukan AS di Jepang, termasuk sebuah rencana untuk memindahkan 8.000 orang pasukan ke Guam.

Namun laporan-laporan media Jepang pada hari Kamis menyebutkan bahwa Hatoyama kemungkinan besar akan menunda keputusan tersebut hingga tahun depan, dengan resiko membuat kesal AS yang berupaya untuk menjaga keutuhan koalisi partai.

Hatoyama tidak akan memerlukan koalisi jika partainya memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan anggota dewan atas yang sedianya berlangsung pada pertengahan tahun 2010 mendatang.
Jepang menganut sistem bikameral, dimana ada dua dewan yang terdapat dalam pemerintahan. Meski Hatoyama memiliki suara mayoritas di dewan bawah yang memiliki kekuatan lebih besar di parlemen, menyusul kemenangannya dalam pemilihan bulan Agustus silam, dia masih membutuhkan dukungan dari SDP dan mitra-mitra koalisi kecil lainnya untuk meloloskan undang-undang di dewan atas.

Simulasi Jangka Sorong